TUGAS
ILMU SOSIAL DASAR
PENDIDIKAN SEBAGAI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
DISUSUN :
NAMA : M. OKTAVIANTO
NPM : 14315716
KELAS : 1TA07
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS GUNADARMA
2015
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga berkat karunia-Nya saya dapat menyelesaikan makalah tentang “PENDIDIKAN SEBAGAI PENANGGULANGAN BKEMISKINAN”.
Dalam penyusunan makalah ini, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas makalah ini sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini.
Saya berterima kasih kepada Bapak Emilianshah Banowo yang telah memberikan tugas makalah ini sebagai bahan pembelajaran saya mengenai pentingnya pendidikan.Dalam penyusunan makalah ini, penulis berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat dan memberikan wawasan yang lebih luas bagi pembacanya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini terdapat kelebihan dan kekurangannya sehingga saya mengharap kritik dan saran yang dapat memperbaiki untuk penulisan makalah selanjutnya.Terima kasih
Jakarta, Januari 2016
Penyusun
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Salah satu penghambat pembangaunan ekonomi adalah
kemiskinan. Ia merupakan tolak ukur bagi sebuah negara apakah pembangunan yang
tengah berlangsung dapat di nikmati oleh segenap warga negaranya tanpa
memandang hal-hal yang bersifat atributif. Dengan kata lain, pembangunan yang
berlangsung benar-benar merata dalam masyarakat.
Kemiskinan bukan merupakan sesuatu yang berdiri sendiri, sebab ia merupakan akibat dari tidak tercapainya pembangunan ekonomi yang berlangsung. Dalam hal ini, kemiskinan akan makin bertambah seiring tidak terjadinya pemerataan pembangunan. Pada tahun 2005 jumlah rakyat miskin mencapai 35,1 juta jiwa (15,97 persen) dan meningkat menjadi 39,05 juta jiwa (17,75 persen) pada tahun 2006. Antara tahun 2005 sampai 2006 jumlah penduduk miskin meningkat 3,95 juta jiwa.
Pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin diperkirakan masih cukup besar dibandingkan jumlahnya sebelum tahun 2006. Sementara itu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 Pemerintah telah mempunyai sasaran mengurangi jumlah penduduk miskin pada tahun 2009 hingga mencapai 8,2 persen. Dengan demikian, Pemerintah membutuhkan upaya yang sangat besar untuk mencapai sasaran tersebut. Oleh karena itu, pada tahun 2008 Pemerintah akan melakukan peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan.
Pada prinsipnya, pendekatan yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan harus bersifat multidimensional mengingat penyebab dari kemiskinan tidak hanya merupakan masalah fisik akan tetapi juga menyangkut permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya.
Keberadaan sektor UMKM yang selama ini bisa dikatakan terabaikan oleh pemerintah yang ditandai oleh minimnya kebijakan yang berpihak pada sektor ini, dewasa ini makin menancapkan akarnya betapa sektor UMKM sangatlah vital dalam menyokong kehidupan perekonomian Indonesia. Hal ini di tandai dengan eksissnya sektor ini ketika Indonesia dilanda krisis moneter pada tahun 1997 jika dibandingkan dengan sektor yang lain.
Perkembangan sektor UMKM selama ini sungguh menggembirakan. Peningkatan peran dan kegiatan usaha sektor UMKM semakin nampak khususnya sejak krisis tahun 1997. Di tengah-tengah proses restrukturisasi sektor korporat dan BUMN yang berlangsung lamban, sektor UMKM telah menunjukkan perkembangan yang terus meningkat dan bahkan mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, kemajuan yang dicapai dalam restrukturisasi di sektor keuangan, khususnya industri perbankan, telah pula mampu menyediakan kebutuhan pembiayaan dengan tingkat pertumbuhan dan porsi yang lebih besar untuk UMKM. Perkembangan inilah yang menjadi pendorong bagi peningkatan pertumbuhan dan peran sektor UMKM dalam perekonomian nasional.
Walaupun demikian, sector UMKM dengan peran vitalnya sebagi instrument penopang perekonomian Indonesia yang sekaligus berdampak pada penanggulangan kemiskinan sampai saat ini masih dihadapkan dengan beberapa persoalan seperti minimnya akses yang diberikan oleh pemerintah melalui lembaga keuangan serta regulasi kebijakan yang berpihak pada sector ini. Namun demikian, kiranya kita patut optimis dengan kemajuan sector UMKM sebagai instrument kompetitif penanggulangan kemiskinan.
Dari uraian singkat diatas, makalah ini mencoba memotret kebijakan pemerintah baik yang berkenaan penanggulangan kemiskina secara umum maupun yang bersentuhan dengan sector UMKM secara khusus. Dari sini dimaksudkan malakah ini mampu memeberikan konrtibusi positif terkait kebijakan dan pemberdayaan sector UMKM dalam menanggulangi kemiskinan.
1.2 TujuanKemiskinan bukan merupakan sesuatu yang berdiri sendiri, sebab ia merupakan akibat dari tidak tercapainya pembangunan ekonomi yang berlangsung. Dalam hal ini, kemiskinan akan makin bertambah seiring tidak terjadinya pemerataan pembangunan. Pada tahun 2005 jumlah rakyat miskin mencapai 35,1 juta jiwa (15,97 persen) dan meningkat menjadi 39,05 juta jiwa (17,75 persen) pada tahun 2006. Antara tahun 2005 sampai 2006 jumlah penduduk miskin meningkat 3,95 juta jiwa.
Pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin diperkirakan masih cukup besar dibandingkan jumlahnya sebelum tahun 2006. Sementara itu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 Pemerintah telah mempunyai sasaran mengurangi jumlah penduduk miskin pada tahun 2009 hingga mencapai 8,2 persen. Dengan demikian, Pemerintah membutuhkan upaya yang sangat besar untuk mencapai sasaran tersebut. Oleh karena itu, pada tahun 2008 Pemerintah akan melakukan peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan.
Pada prinsipnya, pendekatan yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan harus bersifat multidimensional mengingat penyebab dari kemiskinan tidak hanya merupakan masalah fisik akan tetapi juga menyangkut permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya.
Keberadaan sektor UMKM yang selama ini bisa dikatakan terabaikan oleh pemerintah yang ditandai oleh minimnya kebijakan yang berpihak pada sektor ini, dewasa ini makin menancapkan akarnya betapa sektor UMKM sangatlah vital dalam menyokong kehidupan perekonomian Indonesia. Hal ini di tandai dengan eksissnya sektor ini ketika Indonesia dilanda krisis moneter pada tahun 1997 jika dibandingkan dengan sektor yang lain.
Perkembangan sektor UMKM selama ini sungguh menggembirakan. Peningkatan peran dan kegiatan usaha sektor UMKM semakin nampak khususnya sejak krisis tahun 1997. Di tengah-tengah proses restrukturisasi sektor korporat dan BUMN yang berlangsung lamban, sektor UMKM telah menunjukkan perkembangan yang terus meningkat dan bahkan mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, kemajuan yang dicapai dalam restrukturisasi di sektor keuangan, khususnya industri perbankan, telah pula mampu menyediakan kebutuhan pembiayaan dengan tingkat pertumbuhan dan porsi yang lebih besar untuk UMKM. Perkembangan inilah yang menjadi pendorong bagi peningkatan pertumbuhan dan peran sektor UMKM dalam perekonomian nasional.
Walaupun demikian, sector UMKM dengan peran vitalnya sebagi instrument penopang perekonomian Indonesia yang sekaligus berdampak pada penanggulangan kemiskinan sampai saat ini masih dihadapkan dengan beberapa persoalan seperti minimnya akses yang diberikan oleh pemerintah melalui lembaga keuangan serta regulasi kebijakan yang berpihak pada sector ini. Namun demikian, kiranya kita patut optimis dengan kemajuan sector UMKM sebagai instrument kompetitif penanggulangan kemiskinan.
Dari uraian singkat diatas, makalah ini mencoba memotret kebijakan pemerintah baik yang berkenaan penanggulangan kemiskina secara umum maupun yang bersentuhan dengan sector UMKM secara khusus. Dari sini dimaksudkan malakah ini mampu memeberikan konrtibusi positif terkait kebijakan dan pemberdayaan sector UMKM dalam menanggulangi kemiskinan.
-Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan
-Mengetahui penanggulangan kemiskinan
1.3 Rumusan Masalah
-Apakah Kemiskinan itu?
-Apa Faktor Penyebab Terjadinya Kemiskinan
di Indonesia ?
-Bagaimana Cara Pemerintah Mengatasi
Masalah Kemiskinan di Indonesia ?
BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Difinisi KemiskinanSecara umum kemiskinan lazim didifinisikan sebagai kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menuju kehidupan yang lebih bermartabat. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara lain tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan.
Definisi beranjak dari pendekatan berbasis hak yang menyatakan bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau kelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.
Hak-hak dasar yang diakui secara umum adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hal-hal untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik baik perempuan maupun laki-laki.
Parameter yang lazim digunakan para analis dalam menetapkan jumlah kemiskinan adalah lebih cenderung pada pendekatan pemenuhan kebutuhan pokok. Dari hal ini, seseorang dikatakan miskin manakala dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya yakni makanan, asupan kalorinya minimal 2.100 kkal/hari per kapita. Selain dengan pendekatan asupan kalori, kemiskinan juga diukur dengan menambahkan parameter pemenuhan kebutuhan pokok/dasar non makanan yang meliputi pendidikan, sandang dan hal-hal yang dikemukakan di atas.
Dari sini, dapat kita katakan bahwa dalam menentukan kemiskinan terdapat variabel pokok yang tidak bisa dilupakan yakni yang terkenal dengan istilah gari kemiskinan (GK). Garis kemiskinan ini terbagi menjadi dua yakni Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Adapun komponen dari masing-masing indikator adalah GKM lebir berbasis pada pendekatan pemenuhan asupan kalori sebesar 2.100 kkal/hari per kapita. Sedangkan komponen GKBM adalah seperti pendidikan, kesehatan dan papan.
Selama Maret 2006-Maret 2007, Garis Kemiskinan naik sebesar 9,67 persen, yaitu dari Rp.151.997,- per kapita per bulan pada Maret 2006 menjadi Rp.166.697,- per kapita per bulan pada Maret 2007. Dengan memerhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada bulan Maret 2006, sumbangan GKM terhadap GK sebesar 75,08 persen, tetapi pada bulan Maret 2007, peranannya hanya turun sedikit menjadi 74,38 persen.
Komoditi yang paling penting bagi penduduk miskin adalah beras. Pada bulan Maret 2007, sumbangan pengeluaran beras terhadap Garis Kemiskinan sebesar 28,64 persen di perdesaan dan 18,56 persen di perkotaan. Selain beras, barang-barang kebutuhan pokok lain yang berpengaruh cukup besar terhadap Garis Kemiskinan adalah gula pasir (2,99 persen di perdesaan, 2,23 persen di perkotaan), telur (1,11 persen di perdesaan, 1,58 persen di perkotaan), mie instan (1,58 persen di perdesaan, 1,70 persen di perkotaan) dan minyak goreng (1,34 persen di perdesaan, 0,90 persen di perkotaan).
Untuk komoditi bukan makanan, biaya perumahan mempunyai peranan yang cukup besar terhadap Garis Kemiskinan yaitu 6,04 persen di perdesaan dan 7,82 persen di perkotaan. Biaya untuk listrik, angkutan dan minyak tanah mempunyai pengaruh yang cukup besar untuk daerah perkotaan, yaitu masing-masing sebesar 2,90 persen, 2,78 persen dan 2,50 persen, sementara untuk daerah perdesaan pengaruhnya relatif kecil (kurang dari 2 persen).
Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2007 sebesar 37,17 juta orang (16,58 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2006 yang berjumlah 39,30 juta (17,75 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,13 juta. Meskipun demikian, persentase penduduk miskin pada Maret 2007 masih lebih tinggi dibandingkan keadaan Februari 2005, dimana persentase penduduk miskin sebesar 15,97 persen.
Jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan turun lebih tajam dari pada daerah perkotaan. Selama periode Maret 2006-Maret 2007, penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 1,20 juta, sementara di daerah perkotaan berkurang 0,93 juta orang (Tabel 2). Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah. Pada bulan Maret 2006, sebagian besar (63,13 persen) penduduk miskin berada di daerah perdesaan, sementara pada bulan Maret 2007 persentase ini hampir sama yaitu 63,52 persen.
2.2 Penyebab Kemiskinan (Potret Pembangunan di Indonesia)
Permasalahan masih besarnya penduduk miskin di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal yang antara lain, Pertama, pemerataan pembangunan belum menyebar secara merata terutama di daerah perdesaan. Penduduk miskin di daerah perdesaan pada tahun 2006 diperkirakan lebih tinggi dari penduduk miskin di daerah perkotaan. Kesempatan berusaha di daerah perdesaan dan perkotaan belum dapat mendorong penciptaan pendapatan bagi masyarakat terutama bagi rumah tangga miskin. Masih tingginya pengangguran terbuka di daerah perdesaan dibandingkan dengan di daerah perkotaan menyebabkan kurangnya sumber pendapatan bagi masyarakat miskin terutama di daerah perdesaan. Sementara itu masyarakat miskin yang banyak menggantungkan hidupnya pada usaha mikro masih mengalami keterbatasan dalam memperoleh akses permodalan dan sangat rendah produktivitasnya.
Kedua, masyarakat miskin belum mampu menjangkau pelayanan dan fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, serta transportasi. Gizi buruk masih terjadi di lapisan masyarakat miskin. Hal ini disebabkan terutama oleh cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin yang belum memadai. Bantuan sosial kepada masyarakat miskin, pelayanan bantuan kepada masyarakat rentan (seperti penyandang cacat, lanjut usia, dan yatim-piatu), dan cakupan jaminan sosial bagi rumah tangga miskin masih jauh dari memadai. Prasarana dan sarana transportasi di daerah terisolir masih kurang mencukupi untuk mendukung penciptaan kegiatan ekonomi produktif bagi masyarakat miskin.
Ketiga, harga bahan pokok terutama beras cenderung berfluktuasi sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat miskin. Kondisi terakhir, di mana dunia sedang di landa dua krisis besar yakni krisis pangan dan krisis energi, juga turut mempengaruhi lonjakan jumlah rakyat miskin. Di pasar ASEAN harga beras dengan kualitas patahan sebesar 25 % pada tahun 2007 adalah sebesar 330 dollar AS per ton. Pada bulan maret kemarin sudah sampai level 500 dollar AS per ton. Harga beras Vietnam dengan kualitas patahan 5% pecan lalu setersebut besar 550 dollar AS per ton. Sedangkan patahan 10% mencapai 540 dollar AS per ton. Sementara di India harga beras dengan patahan 5% menembus level 650 dollar AS per ton. Di Argentian harga beras dengan patahn 10% sebesar 625 dollar AS per ton. Sedangkan di Uruguay mencapai 630 dollar AS per ton. Kualitas beras medium di pasar Asia rata-rata mengalami kenaikan sebesar 52%.
2.3. Program Penanggulangan Kemiskinan
Upaya meningkatkan mutun ini menjadi penting dalam rangka
menjawab berbagai tantangan terutama globalisasi, kemajuan ilmu penegtahuan dan
teknologi serta pergerakan tenaga ahli yang sangat masif. Maka persaingan antar
bangsa pun berlangsung sengit dan intensif sehingga menuntut lembaga pendidikan
untuk mampu melahirkan output pendidikan yang berkualitas, memiliki keahlian
kompetensi profesional yang siap menghadapi kompetisi global.
Beberapa upaya peningkatan mutu pendidikan merupakan
tantangan terbesar yang harus segera dilakukan oleh pemerintah. Upaya yang
sedang dilakukan yaitu :
a.
Sertifikasi
Yaitu proses
pemberian sertifikasi pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan
kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional
merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang
berkualitas. Aertifikat pendidik adalah sertifikat yang ditandatangani oleh PT
penyelenggara sertifikasi sebagai bukti formal pengakuan profesionalitas guru
yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.
b.
Akreditasi
Akreditasi sekolah kegiatan penilaian
yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga mandiri yang berwenang untuk
menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan dan jalur pendidikan. Banyak
kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat mengatasi berbagai macam
masalah kemiskinan, yaitu :
1.
Kebijaksanaan
tidak langsung
Kebijaksanaan tidak langsung diarahkan pada penciptaan
kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya penanggulangan kemiskinan
kondisi yang dimaksudkan antara lain adalah suasana politik yang tentram,
ekonomi yang stabil dan budaya yang berkembang.
2.
Kebijaksanaan
langsung
Kebijaksanaan langsung diarahkan pada peningkatan peran
serta dan produktifitas sumber daya manusia, khususnya golongan masyarakat
berpendapatan rendah. Melalui penyediaan kebutuhan dasar seperti sandang pangan
papan, kesehatan dan pendidikan, serta pengembangan-pengembangan sosial ekonomi
yang berkelanjutan untuk mendorong kemandirian masyarakat yang yang
berpendapatan rendah. Pemenuhan kebutuhan dasar akan memberikan peluang bagi
penduduk miskin melakukan kegiatan sosial ekonomi yang dapat memberikan
pendapatan yang memadai. Pengembangan kegiatan sosial ekonomi rakyat
diprioritaskan pada pengembangan kegiatan sosial ekonomi penduduk miskin di
desa-desa miskin berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia dan
peningkatan permodalan yang didukung sepenuhnya dengan kegiatan pelatih.
Selain dari pihak pemerintah, dari
pihak masyarakat yang bersangkutan pun juga dapat mengatasi kemiskinan di
negeri ini, yaitu :
1.
Usaha individu
Pada lazimnya seseorang itu dapat
mengatasi kemiskinan dirinya dengan cara penerusan pendidikan hinggga ke
jenjang yang tinggi.
2.
Penyedekahan
Penyedekahan merupakan satu cara yang
baik untuk membantu golongan miskin dalam masyarakat. Tetapi ia tidak dapat
mengatasoi masalah kemskinan secara keseluruhan.
3.
Pembangunan
ekonomi
Pembnangunan ekonomi dengan cara
penambahan berang-barang dan penghidmatan yang ditawarkan dalam pasaran di sebuah
negara. Pembangunan ekonomi merupakan cara yang paling berkesan untuk mengatasi
masalah kemiskinan. Tetapi ia harus disertai dengan penagihan pendapatan yang
adil dalam masyarakat.
4.
Pembangunan
masyarakat
5.
Pasaran bebas
Beberapa penerapan pola peningkatan
mutu di indonesia telah banyak dilakukan, namun masih belum dapat secara
langsung memberikan efek perbaikan mutu tersebut. Beberapa upaya telah
dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu pedidikan, salah satu
upayanya adalah dengan merubah atau memperbaiki kurikulum beberapa proyek
peningkatan, diantaranya :
1.
Proyek MPMBS
(Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah)
2.
Proyek
Perpustakaan
3.
Proyek BOMM
(Proyek Bantuan Meningkatkan Manajemen Mutu)
4.
Proyek BIS
(Bantuan Imbal Swadaya)
5.
Proyek
peningkatan Mutu Guru
6.
Proyek
pengadaan Buku Paket
7.
Proyek DBL
(Dana Bantuan Lngsung)
8.
BOS (Bantuan
Operasional Sekolah)
9.
BKM (Bantuan
Khusus Murid)
BAB IV
PENUTUP
Kesimpulan
Kemiskinan merupakan masalah yang
sangat rumit dan memberikan dampak keberbagai bidang terutama pendidikan.
Berbagai cara yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan.
Muai dari pemberian BLT bagi masyarakat ekonoimi lemah, pendidikan gratis,
perbaikan dan perkembangan kampung. Namun, pada kemnyataannya angka kemiskinan
tetap tinggi. Faktor kemiskinan diantaranya meningkatkan jumlah penduduk yang
tidak disertai dengan kualitas sumber daya manusia, tidak meratanya pendidikan,
serta banyaknya pejabat negara yang melakukan tindakan korupsi.
Dampak
kemiskinan terhadap dunia pendidikan salah satuynya banyaknya anak-anak yang
tidak sekolah dan putus sekolah karena tidak adanya biaya. Sosial yang dapat
dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan diantaranya dengan menyamaratakan
pendidikan disemua wilayah termasuk didaerah-daerah yang terpencil, menciptakan
lapangan kerja, meberikan bantuan berupa modal usaha kepada masyarakat yang
berekonomi lemah, serta memberantas korupsi.
